Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Digelar di Palembang Pukul 16.00 WIB, Ini 4 Kategori Penilaiannya
PALEMBANG– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar agenda Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 untuk wilayah Sumatera, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini berlangsung hari ini mulai pukul 16.00 WIB di Wyndham Opi Hotel Palembang, dengan fokus pada pengakuan kinerja pemerintah daerah yang dinilai menonjol dalam sejumlah indikator strategis.
Penghargaan diberikan dalam empat kategori utama yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Pertama, kategori Pengendalian Inflasi Terbaik, yang menilai kemampuan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjaga stabilitas harga. Aspek ini menjadi krusial karena inflasi daerah berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal.
Kedua, kategori Penurunan Tingkat Pengangguran. Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya ini dipandang sebagai fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ketiga, kategori Penurunan Kemiskinan dan Stunting. Dalam kategori ini, Kemendagri menyoroti daerah yang mampu menekan angka kemiskinan sekaligus mengurangi prevalensi stunting. Kinerja pada sektor ini menjadi indikator langsung dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, kategori keempat adalah Creative Financing Terbaik. Penghargaan ini ditujukan bagi pemerintah daerah yang mampu menghadirkan inovasi dalam pembiayaan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal. Skema pembiayaan kreatif dinilai menjadi salah satu solusi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Melalui ajang ini, Kemendagri tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga mendorong kompetisi sehat antar daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Selain itu, praktik-praktik terbaik dari daerah berprestasi diharapkan dapat direplikasi oleh daerah lain di Sumatera.
Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, sekaligus memastikan capaian pembangunan berjalan lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.