Bekasi Kaji Skema WFH untuk Hemat BBM
Pemerintah Kota Bekasi tengah mengkaji rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang mendorong efisiensi energi melalui pengurangan mobilitas harian pekerja.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan kajian teknis masih dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pemerintah kota saat ini sedang memetakan perangkat daerah yang memungkinkan menerapkan WFH tanpa mengganggu pelayanan publik.
Menurut Tri, tidak semua dinas dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh karena banyak layanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan harus tetap berjalan secara tatap muka. Karena itu, kebijakan WFH di tingkat daerah harus disusun dengan perhitungan matang agar efisiensi energi tetap tercapai tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Ia menegaskan, Pemkot Bekasi pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, namun implementasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di daerah. Sejumlah dinas yang bersifat administratif dinilai lebih memungkinkan menerapkan WFH, sementara dinas pelayanan akan tetap bekerja dari kantor.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam lima hari kerja berpotensi menghemat konsumsi BBM secara signifikan. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya mobilitas harian pekerja, yang diperkirakan bisa menekan konsumsi hingga sekitar seperlima dari penggunaan normal.
Rencana ini tidak hanya ditujukan bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah guna mendukung program efisiensi energi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan tingginya konsumsi BBM. Pemerintah Kota Bekasi menilai kajian yang matang menjadi kunci agar kebijakan ini efektif sekaligus tetap menjaga kualitas layanan publik.