Pemkot Bekasi Perkuat Fungsi Pengawasan dan Fasilitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
 |
| Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemkot Bekasi dengan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Mayjend purn TNI Dadang Hendrayuda dan dihadiri oleh unsur Forkopimda serta dinas terkait (Humas Pemkot Bekasi). |
KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya dalam mendukung dan menjaga kualitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan fungsi pengawasan dan fasilitasi. Dalam kerangka kebijakan nasional, pemerintah daerah tidak bertindak sebagai pelaksana langsung layanan, melainkan menjalankan peran formal sebagai pengawas dan fasilitator sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
Pada aspek pengawasan, Pemkot Bekasi memastikan operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berjalan sesuai standar. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan standar gizi hingga aspek keamanan pangan.
Melalui Satuan Tugas (Satgas) MBG daerah,
pemerintah juga memantau higienitas, suhu, serta proses pengolahan makanan guna
mencegah potensi kasus keracunan. Selain itu, Pemkot memfasilitasi kanal
pengaduan di tingkat daerah yang terhubung dengan BGN pusat untuk mempercepat
respons terhadap permasalahan di lapangan.
Dalam fungsi fasilitasi dan koordinasi, Pemkot Bekasi berperan dalam penyediaan infrastruktur pendukung, termasuk membantu penyediaan lahan untuk dapur SPPG dan memastikan akses layanan menjangkau sekolah-sekolah. Pembentukan Satgas MBG daerah menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mencari solusi atas kendala teknis di wilayah.
Pendampingan juga dilakukan secara aktif untuk
memastikan sekolah negeri, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, memperoleh layanan
sesuai target program.
Dari sisi dukungan strategis, Pemkot Bekasi mendorong keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok MBG. UMKM, koperasi, serta sektor pertanian dan peternakan dilibatkan sebagai penyedia bahan baku seperti sayur, umbi, ikan, dan ayam.
Langkah ini tidak hanya menjaga keberlanjutan
program, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Kemitraan
dengan organisasi masyarakat, termasuk PKK dan unsur TNI, turut diperkuat guna
memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat lingkungan.
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa
kualitas menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Standar ketat seperti
sertifikasi halal, higiene sanitasi, sistem pengendalian keamanan pangan,
hingga ketersediaan tenaga pengolah yang kompeten wajib dipenuhi oleh setiap
dapur penyelenggara.
Sebagai tambahan, penguatan komitmen tersebut turut
tercermin dalam forum Rapat Koordinasi dan Evaluasi MBG yang diselenggarakan di
Ballroom Hotel Santika Harapan Indah, Kota Bekasi (31/03/2026). Rapat dipimpin
oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Mayjend purn
TNI Dadang Hendrayuda dan dihadiri oleh unsur Forkopimda serta dinas terkait.
Forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan
pelaksanaan program berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi
peningkatan kualitas gizi masyarakat.