Pimpinan Baru BGN Ubah Arah Program MBG, Fokus Kualitas dan Wilayah 3T
JAKARTA – Pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) membawa sejumlah perubahan strategis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah tiga pimpinan sebelumnya diberhentikan menyusul proses hukum yang ditangani Kejaksaan Agung, kepemimpinan BGN kini berada di tangan Nanik S. Deyang bersama Wakil Kepala Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono.
Sejak resmi menjabat, jajaran baru BGN langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dengan menitikberatkan pada efisiensi anggaran, peningkatan kualitas layanan, serta pemerataan manfaat bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.
Salah satu kebijakan utama yang diambil adalah penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur MBG baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memberi ruang bagi BGN melakukan penataan terhadap dapur yang telah beroperasi.
Saat ini, jumlah dapur MBG aktif telah mencapai lebih dari 27 ribu unit. Menurut BGN, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, serta kualitas pelayanan yang ditetapkan.
Selain moratorium dapur baru, BGN juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Program yang sebelumnya berorientasi pada perluasan cakupan kini diarahkan agar lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan gizi paling tinggi.
Perubahan lain yang cukup signifikan adalah pergeseran fokus dari kuantitas menuju kualitas. BGN menyatakan tidak lagi menjadikan target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026 sebagai prioritas utama. Sebaliknya, perhatian difokuskan pada kualitas makanan, kesehatan dapur, serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Dapur yang dinilai belum memenuhi standar akan dievaluasi dan berpotensi dikenai penghentian sementara operasional hingga perbaikan dilakukan. BGN juga berencana memperkuat pelatihan bagi pengelola dan petugas dapur guna menjamin makanan yang disajikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Di sisi lain, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama pengembangan program ke depan. BGN menilai distribusi dapur dan layanan MBG selama ini masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara banyak daerah 3T belum memperoleh layanan secara optimal.
Selain wilayah 3T, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga akan menjadi prioritas. Kebijakan tersebut didasarkan pada masukan para ahli gizi dan dokter anak yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia sekolah dasar.
BGN juga membuka peluang evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kelompok tersebut dapat dialihkan guna memperluas jangkauan layanan di daerah yang lebih membutuhkan. Langkah ini diharapkan membuat program MBG lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata.