Tri Adhianto Respons Wacana Kenaikan Tarif Transjabodetabek, Minta Kepentingan Komuter Bekasi Jadi Pertimbangan
KOTA BEKASI – Wacana kenaikan tarif layanan Transjabodetabek menuai perhatian sejumlah pihak, termasuk Pemerintah Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait rencana penyesuaian tarif tersebut.
Tri mengatakan pembahasan mengenai tarif Transjabodetabek dilakukan setelah muncul kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan berkurangnya subsidi transportasi publik yang selama ini diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Pak Gubernur sudah berbicara dengan saya. Bersama Sekretaris Daerah, kami juga telah berdiskusi mendalam mengenai hal ini,” ujar Tri Adhianto, Senin (15/6/2026).
Menurut Tri, Gubernur DKI Jakarta menjelaskan bahwa beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk mendukung operasional transportasi publik saat ini cukup besar. Kondisi tersebut memunculkan pembahasan mengenai penyesuaian tarif agar lebih mendekati biaya operasional sebenarnya.
Ia menjelaskan, biaya operasional untuk melayani satu penumpang Transjabodetabek diperkirakan mencapai sekitar Rp15.000 per perjalanan. Sementara tarif yang saat ini dibayarkan penumpang hanya Rp3.500.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah masih memberikan subsidi sekitar Rp11.500 hingga Rp12.000 untuk setiap perjalanan yang dilakukan penumpang.
“Beredar informasi seolah-olah subsidi ini akan dicabut. Jika dihitung secara ekonomi, tarif yang seharusnya diterapkan berada di kisaran Rp13.500 hingga Rp15.000 per penumpang,” kata Tri.
Meski demikian, Tri menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final. Ia berharap kajian yang dilakukan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, khususnya warga Bekasi yang setiap hari memanfaatkan layanan Transjabodetabek untuk beraktivitas di Jakarta.
Menurutnya, transportasi publik memiliki peran strategis dalam mengurangi kemacetan sekaligus mendukung mobilitas pekerja komuter yang jumlahnya sangat besar.
“Pak Gubernur pun memahami bahwa transportasi publik berperan besar untuk mengurangi kemacetan. Oleh karena itu, penyediaan layanan yang baik tetap harus menjadi perhatian dan didukung bersama,” ujarnya.
Belakangan, wacana penyesuaian tarif Transjabodetabek ramai diperbincangkan setelah Pemprov DKI Jakarta mengkaji kembali besaran subsidi transportasi publik. Namun, Pemprov DKI menegaskan bahwa subsidi tidak akan dihapus sepenuhnya dan layanan Transjabodetabek tetap menjadi bagian penting dari sistem transportasi terintegrasi Jakarta dan wilayah penyangga.
Bagi warga Bekasi, keberadaan Transjabodetabek menjadi salah satu moda transportasi andalan untuk menuju pusat-pusat aktivitas di Jakarta. Karena itu, setiap kebijakan terkait tarif dinilai perlu memperhatikan daya beli masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.