Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan berbagai persoalan kota, termasuk banjir, tidak dapat ditangani pemerintah secara sendiri. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif masyarakat, khususnya dalam menjaga lingkungan, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
“Permasalahan seperti banjir membutuhkan peran bersama, termasuk kesadaran masyarakat dalam menata lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, Tri menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan, mulai dari pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia juga mendorong peran perguruan tinggi melalui inovasi dan riset aplikatif, serta membuka peluang kerja sama strategis, termasuk dengan mitra internasional, untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Kota Bekasi, Dicky Irawan, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi sarana menyelaraskan program prioritas pemerintah dengan aspirasi masyarakat.
“Melalui forum ini diharapkan perencanaan pembangunan berjalan partisipatif, terintegrasi, dan tepat sasaran,” katanya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan program, bukan sekadar capaian administratif.
Rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD 2027 diisi dengan pemaparan materi, penyerapan aspirasi peserta, serta penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Kota Bekasi.