Job Fair Bekasi 2025 Ricuh, Ribuan Pencari Kerja Membludak di Cikarang
Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 yang digelar di President University Convention Center, Jababeka Cikarang, pada 27 Mei 2025, mengalami kericuhan yang disebabkan oleh antusiasme masyarakat yang sangat besar dengan sekitar 25.000 pencari kerja hadir, jauh melebihi kapasitas lokasi dan lowongan yang tersedia. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi ini menawarkan lebih dari 2.500 lowongan dari 64 perusahaan. Kericuhan terjadi akibat kepadatan, dorong-dorongan, dan perebutan pamflet berisi QR Code pendaftaran yang membuat beberapa peserta pingsan. Pemerintah daerah mengakui kekurangan dalam pengelolaan acara dan berjanji melakukan evaluasi besar-besaran untuk penyelenggaraan ke depan dengan sistem yang lebih baik. Kritik dari berbagai pihak juga muncul, menunjukkan perlunya peningkatan dalam kesiapan pemerintah menghadapi tingginya antusiasme masyarakat mencari kerja.
Kronologi dan Penyebab Kericuhan
Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 diselenggarakan untuk memfasilitasi pencari kerja dengan menyediakan 2.557 lowongan dari 64 perusahaan. Namun, jumlah peserta yang mencapai 25.000 orang jauh melampaui kapasitas venue, sehingga menyebabkan dorong-dorongan dan kepadatan yang tidak terkendali. Beberapa peserta bahkan pingsan karena desakan dan kepanasan. Konflik bertambah ketika ada yang menunjukkan gambar QR Code pendaftaran, memicu kerumunan merebut akses sama.
Tindakan dan Evaluasi Pemerintah
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan kegiatan ini bagian dari program prioritas 100 hari kerja untuk menekan pengangguran, tetapi menyadari ada kekurangan terutama dalam prediksi jumlah peserta dan pengelolaan massa. Evaluasi besar akan dilakukan agar acara mendatang bisa lebih tertib dan kapasitasnya memadai. Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bekasi juga menyampaikan permintaan maaf dan menjanjikan skema pelaksanaan baru yang mungkin akan berbentuk virtual, hybrid, atau luring dengan prosedur ketat.
Kritik dan Saran
Anggota DPR Komisi IX, Nurhadi, menyoroti lemahnya kesiapan pemerintah dalam mengelola antusiasme masyarakat untuk kesempatan kerja. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai kerusuhan akibat kelalaian penyelenggara yang tidak mampu membaca situasi ketenagakerjaan dengan benar, mengingat angka pengangguran saat ini sangat tinggi.