Mayoritas IKU 2025 Pemkot Bekasi Tercapai, DPRD Dorong Penguatan Kota Layak Anak dan Pengendalian Banjir
 |
| DPRD Kota Bekasi dengan Pemerintahn Kota Bekasi (DPRD Kota Bekasi) |
KOTA BEKASI — Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyatakan mayoritas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2025 telah tercapai. Capaian tersebut menjadi sinyal positif atas kinerja Pemerintah Kota Bekasi sepanjang satu tahun terakhir, meski sejumlah sektor masih memerlukan penguatan.
Pernyataan itu disampaikan setelah seluruh fraksi dan komisi DPRD Kota Bekasi menerima serta memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, yang menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Sardi mengatakan bahwa secara umum indikator kinerja utama tahun 2025 ini sebagian besar tercapai. Namun, masih ada beberapa yang hal yang harus ditingkatkan, seperti indikator Kota Layak Anak. DPRD menilai, optimalisasi indikator Kota Layak Anak masih terkendala keterbatasan fasilitas ramah anak di sejumlah wilayah. Ketersediaan taman bermain yang aman dan representatif dinilai belum merata di tiap kecamatan.
Menurut Sardi, pembangunan ruang terbuka perlu diarahkan tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Kehadiran taman yang layak dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
“Ke depan, setiap kecamatan harus memiliki ruang terbuka yang layak dan ramah anak,” tegasnya.
Selain itu, isu banjir kembali menjadi perhatian utama. DPRD mendorong pemerintah daerah memastikan kesiapan infrastruktur pengendali banjir, termasuk optimalisasi fungsi pompa air dan sistem polder, terutama menjelang musim hujan.
“Penanganan banjir sangat bergantung pada efektivitas pompa dan polder. Seluruh perangkat harus dipastikan berfungsi dengan baik,” kata Sardi.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti sejumlah isu strategis seperti kemacetan lalu lintas dan tingginya angka pengangguran yang perlu ditangani secara lebih terarah.
Menutup keterangannya, Sardi menekankan pentingnya momentum evaluasi LKPJ sebagai pijakan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan berbasis data. DPRD berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.